Peran pemerintah dalam menjamin tata kelola dana publik yang baik di Maumere merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, Maumere membutuhkan peran pemerintah yang kuat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif.

Menurut Ahli Tata Kelola Keuangan Publik, Prof. Dr. Bambang Riyanto, “Peran pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan dana publik sangatlah vital untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat.” Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maumere, Budi Santoso, yang menegaskan bahwa “Pemerintah harus proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik demi menjaga kepercayaan masyarakat.”

Tidak hanya itu, peran pemerintah juga meliputi penyediaan informasi yang transparan kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik. Menurut Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, “Transparansi dalam pengelolaan dana publik dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi.”

Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana publik. Menurut Kepala Dinas Keuangan Maumere, Ibu Siti Nurhikmah, “Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan prioritas penggunaan dana publik agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.”

Dengan demikian, peran pemerintah dalam menjamin tata kelola dana publik yang baik di Maumere tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga melibatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Maumere dapat menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan dana publik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.